festajunina.site – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait potensi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta. Ia menyatakan kesiapan untuk menempuh langkah-langkah inovatif jika pengurangan dana transfer pusat tersebut benar-benar terjadi.
“Secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Jakarta tentunya, dalam kondisi apa pun, kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (1/10/2025).
💰 Siapkan Creative Financing untuk Jakarta
Pramono menyebut, jika pemotongan DBH dilakukan dalam jumlah signifikan, Pemprov DKI akan beradaptasi dengan menyiapkan mekanisme pembiayaan alternatif atau creative financing.
“Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creative financing yang dilakukan,” ucapnya.
Ia menegaskan Pemprov Jakarta harus cerdas dalam mengelola sumber daya fiskal agar pembangunan di ibu kota tetap berlanjut meskipun ada potensi penurunan pendapatan dari pusat.
🏗️ Prioritas Pembangunan Akan Disesuaikan
Pramono memastikan Pemprov DKI akan menyusun ulang prioritas pembangunan begitu keputusan pemotongan dana ditetapkan. Ia mengisyaratkan bahwa beberapa program pembangunan bisa saja ditunda atau disesuaikan.
“Saya masih menunggu berapa jumlahnya yang nanti secara formal Jakarta akan dipotong. Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut dilakukan agar program-program strategis tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah lebih terbatas.
📉 APBD Jakarta Bisa Terpengaruh
Ketika ditanya apakah Pemprov siap jika target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp95 triliun tidak tercapai, Pramono menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung pada keputusan pusat terkait dana transfer.
“Ya kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil. Maka kami sedang menunggu itu,” kata Pramono.
⚖️ Kekhawatiran DPRD DKI soal Dampak Pemotongan
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi pemangkasan DBH yang diterima Jakarta.
Ia menyebut mendapat informasi bahwa dana transfer untuk Jakarta yang semula ditargetkan sebesar Rp26 triliun akan dipangkas menjadi sekitar Rp11 triliun.
“DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah (menyusun) RKA (rencana kerja anggaran),” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Menurut Khoirudin, perubahan besar ini bisa berdampak langsung terhadap struktur APBD 2026 yang sudah disepakati dalam rancangan KUA-PPAS.
🔎 Tantangan Pembangunan Jakarta di Tengah Ketidakpastian Dana
Jika pemotongan DBH benar terjadi, Jakarta harus mengandalkan kemampuan fiskalnya sendiri, seperti mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperluas kerja sama investasi dengan pihak swasta melalui skema pembiayaan kreatif.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan prioritas, seperti infrastruktur transportasi publik, penanggulangan banjir, hingga program sosial, tidak tertunda.
🌟 Kesimpulan
Gubernur Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan tetap menjaga komitmen pembangunan meskipun menghadapi kemungkinan pemotongan dana transfer pusat.
Dengan kesiapan melakukan penyesuaian prioritas pembangunan dan mengembangkan strategi creative financing, Jakarta diharapkan dapat mengantisipasi dampak penurunan dana transfer dan tetap melanjutkan program pembangunan untuk kesejahteraan warga.
Keputusan final dari Kementerian Keuangan kini menjadi faktor penentu yang ditunggu untuk mengukur seberapa besar tantangan fiskal yang harus dihadapi Jakarta di tahun depan.
Cek juga platform artikel terbaru dari bengkelpintar
