Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Dalam peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Prabowo menyampaikan janji besar pemerintahannya: membuka kampus kedokteran dan teknik yang sepenuhnya dibiayai oleh negara dan dapat diakses secara gratis oleh seluruh anak Indonesia.
Pernyataan ini langsung menarik perhatian publik karena menyentuh dua persoalan krusial sekaligus, yakni mahalnya pendidikan tinggi—khususnya pendidikan kedokteran—serta kekurangan tenaga dokter dan dokter gigi di berbagai daerah Indonesia. Bagi Prabowo, kebijakan ini bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran, dan kampus kedokteran, teknik, dan sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Pendidikan sebagai Jalan Keluar dari Kemiskinan
Prabowo menekankan bahwa pendidikan adalah sarana paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Menurutnya, kemiskinan tidak cukup diatasi hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus disertai dengan akses pendidikan berkualitas yang memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu meningkatkan taraf hidupnya.
Dalam pandangan Presiden, negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan setiap anak Indonesia—tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun wilayah—memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita setinggi mungkin. Kampus kedokteran dan teknik gratis diposisikan sebagai instrumen negara untuk menciptakan mobilitas sosial yang nyata.
“Kalau anak-anak kita pintar, tapi tidak punya uang, lalu bagaimana? Negara harus hadir,” ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Krisis Dokter dan Tantangan Kesehatan Nasional
Salah satu alasan utama di balik rencana pembangunan kampus kedokteran gratis adalah realitas kekurangan tenaga medis di Indonesia. Prabowo secara terbuka mengakui bahwa jumlah dokter dan dokter gigi di Tanah Air masih jauh dari ideal, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Selama ini, pendidikan kedokteran dikenal sebagai salah satu jalur pendidikan paling mahal. Biaya kuliah, praktikum, hingga koas sering kali menjadi penghalang utama bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Akibatnya, potensi sumber daya manusia di bidang kesehatan tidak tergarap maksimal.
Dengan membiayai penuh pendidikan kedokteran melalui negara, pemerintah berharap dapat memperluas basis calon dokter dari berbagai latar belakang, sekaligus mendorong pemerataan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Pendidikan Gratis dan Tantangan Korupsi
Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa ambisi besar di sektor pendidikan membutuhkan dukungan keuangan negara yang kuat. Ia menyinggung persoalan korupsi sebagai salah satu hambatan utama dalam pembangunan pendidikan.
“Tapi pendidikan butuh uang, uang kita kalau dicuri, dikorupsi kurang untuk bangun semua sekolah yang ingin kita bangun, semua kampus yang ingin kita bangun,” kata Presiden.
Pernyataan ini menegaskan bahwa agenda pendidikan gratis tidak bisa dilepaskan dari komitmen pemberantasan korupsi dan pengelolaan anggaran negara yang bersih. Bagi Prabowo, setiap rupiah uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang nyata, termasuk pendidikan.
Sekolah Rakyat sebagai Fondasi Awal
Janji kampus kedokteran gratis juga tidak berdiri sendiri. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Sekolah Rakyat, yang sejak awal dicanangkan sebagai program strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya yang berada pada Desil 1 dan 2 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak dari kelompok paling rentan tetap mendapatkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pada 2025, sebanyak 166 titik lokasi Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di seluruh Indonesia. Persebarannya mencakup Sumatra (35 lokasi), Jawa (70 lokasi), Bali dan Nusa Tenggara (7 lokasi), Kalimantan (13 lokasi), Sulawesi (28 lokasi), Maluku (7 lokasi), dan Papua (6 lokasi).
Saat ini, Sekolah Rakyat Rintisan menampung 14.846 siswa, didukung oleh 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Angka ini menjadi bukti konkret bahwa negara mulai hadir secara sistematis dalam menjangkau kelompok masyarakat paling rentan melalui pendidikan.
Sinergi Sekolah Rakyat dan Kampus Gratis
Rencana kampus kedokteran dan teknik gratis dapat dilihat sebagai kelanjutan logis dari Sekolah Rakyat. Jika Sekolah Rakyat menjadi pintu masuk pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak miskin, maka universitas gratis menjadi jembatan menuju pendidikan tinggi dan profesi strategis.
Dengan skema ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari Sekolah Rakyat tidak terhenti pendidikannya hanya sampai tingkat tertentu. Mereka diharapkan memiliki jalur berkelanjutan hingga pendidikan tinggi, termasuk di bidang-bidang yang selama ini identik dengan biaya mahal seperti kedokteran dan teknik.
Harapan dan Tantangan ke Depan
Janji Prabowo membangun kampus kedokteran gratis tentu disambut antusias oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Namun, tantangan implementasi juga tidak kecil. Pemerintah perlu memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, tenaga pengajar mencukupi, serta sistem seleksi yang adil dan transparan.
Selain itu, perlu dirancang mekanisme penempatan lulusan agar tujuan pemerataan tenaga kesehatan benar-benar tercapai. Tanpa kebijakan lanjutan, risiko penumpukan dokter di kota besar tetap ada.
Meski demikian, janji ini menandai arah kebijakan pendidikan yang progresif dan berpihak pada keadilan sosial. Jika direalisasikan secara konsisten, kampus kedokteran gratis berpotensi menjadi tonggak sejarah baru pendidikan tinggi Indonesia.
Pada akhirnya, komitmen Prabowo menegaskan satu pesan penting: negara tidak boleh membiarkan mimpi anak-anak Indonesia terhenti karena keterbatasan biaya. Pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran, harus menjadi hak, bukan privilese.
Baca Juga : Prabowo Tegur Direksi BUMN Rugi yang Tetap Minta Bonus
Cek Juga Artikel Dari Platform : hotviralnews
