Tahap Proses Transformasi: Tidak Bisa Instan
festajunina.site – Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, yang memimpin Tim Transformasi Reformasi Polri, menegaskan bahwa proses perubahan di tubuh kepolisian tidak dapat dilakukan secara instan.
“Kita tidak bisa siap grak-berubah grak. Transformasi ini proses. Ada tahap tahu, tahap memahami, tahap memanfaatkan, baru tahap mengembangkan,” ujarnya dalam program detikPagi, Jumat (3/10/2025).
Chryshnanda menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk mewujudkan transformasi agar Polri menjadi lebih modern, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen Bersama dengan Pemangku Kepentingan
Menurut Chryshnanda, langkah reformasi ini telah mendapat komitmen politik (political will) yang kuat dari berbagai pihak.
“Kita bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Mereka memberikan masukan, kontrol, dan dukungan. Yang belum bisa maju kita tarik, yang sudah baik kita support,” jelasnya.
Kerja sama lintas sektor ini diyakini menjadi kunci keberhasilan transformasi yang menyentuh seluruh lini kepolisian, mulai dari pusat hingga daerah.
Perubahan Dimulai dari Kepemimpinan
Chryshnanda menegaskan bahwa pemimpin Polri di semua tingkatan menjadi kunci penggerak transformasi.
“Pemimpin itu pahala dan dosanya dilihat dari kebijakannya. Maka kebijakan harus bijaksana, merefleksikan Tribrata dan Catur Prasetya. Para pemimpin harus bisa menggerakkan bawahannya hingga ke lini terkecil,” ungkapnya.
Dengan kepemimpinan yang mengedepankan integritas dan moralitas, perubahan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi gerakan sosial dan moral yang mempengaruhi budaya kerja kepolisian.
Prioritas: Pembinaan SDM dan Moralitas
Tim Transformasi Reformasi Polri memberi fokus utama pada pembinaan sumber daya manusia (SDM).
“Yang kita bangun bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan moralitas anggota Polri agar mereka bertanggung jawab dan disiplin,” kata Chryshnanda.
Transformasi ini juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada publik, mencakup pelayanan keamanan, keselamatan, hukum, literasi hukum, hingga pelayanan kemanusiaan.
Chryshnanda menegaskan pelayanan publik harus memenuhi standar prima: cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses masyarakat.
Era Digital dan Inisiatif Antikorupsi
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Chryshnanda menyoroti pentingnya memanfaatkan sistem elektronik dan algoritma digital untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi.
“Ini era digital. Sistem elektronik yang kita bangun menghasilkan algoritma yang bisa menjadi inisiatif antikorupsi. Pelayanan publik harus bisa diakses dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Digitalisasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meminimalkan penyalahgunaan kewenangan.
Perubahan Cara Komunikasi dan Birokrasi
Selain fokus pada SDM dan teknologi, Chryshnanda menyebut transformasi juga meliputi perubahan pola komunikasi dan reformasi birokrasi.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini harus dirasakan hingga ke tingkat Polres dan Polda, bukan sekadar menjadi laporan administratif.
“Transformasi ini perlu ketulusan dan keberanian. Tidak boleh sekadar kepura-puraan atau demi kepentingan superfisial. Semua akan kita evaluasi: mana yang bisa dikembangkan, mana yang perlu diperbaiki,” ucapnya.
Kolaborasi dan Evaluasi Berkelanjutan
Chryshnanda menggarisbawahi bahwa transformasi Polri tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah, lembaga independen, dan masyarakat sipil.
Timnya juga berencana melakukan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan perbaikan yang telah diterapkan di lapangan.
“Mau tidak mau polisi harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya. Transformasi ini bukan hanya demi laporan, tapi untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya.
🔎 Kesimpulan
Proses transformasi di tubuh Polri yang dipimpin oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana menitikberatkan pada pembinaan SDM, penguatan moralitas, pelayanan publik prima, dan reformasi berbasis digital.
Dengan keterlibatan pemimpin di semua lini dan dukungan pemangku kepentingan, transformasi ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik terhadap Polri.
Cek juga artikel paling seru dan update di monitorberita
