festajunina.site Penanganan bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan. Ribuan jiwa terdampak, infrastruktur rusak, serta langkah evakuasi dan pemulihan terus dilakukan pemerintah. Namun di tengah upaya penanganan yang berlangsung, muncul persoalan komunikasi publik yang dinilai belum maksimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia meminta pemerintah, khususnya Komdigi, agar lebih proaktif dalam menyampaikan perkembangan penanganan bencana secara cepat, jelas, dan mudah diakses publik.
Menurutnya, di era media sosial saat ini, narasi publik dapat dengan mudah dipimpin oleh pihak-pihak yang justru tidak terlibat langsung dalam penanganan. Bahkan ada sebagian orang yang memanfaatkan situasi untuk pencitraan pribadi, seolah-olah menjadi pahlawan utama di lokasi bencana.
Pemerintah Jangan Kalah Narasi
Endipat menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir bukan hanya di lapangan menyalurkan bantuan, tetapi juga melalui penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat. Jika komunikasi krisis tidak dilakukan secara efektif, publik akan lebih percaya pada suara pihak yang berlomba menunjukkan diri sebagai yang paling berjasa.
Fenomena “klaim kepahlawanan” seperti ini marak di media sosial, terutama saat negara tengah menghadapi keadaan darurat. Publik yang tidak mendapat informasi resmi secara cepat cenderung mudah termakan narasi yang dibuat oleh oknum tertentu demi keuntungan politik atau popularitas pribadi.
Karena itu, ia menilai Komdigi harus memperkuat strategi komunikasi, termasuk dalam hal:
- memperbarui informasi penanganan bencana secara berkala
- memperluas jangkauan kanal publikasi resmi
- mempercepat respons terhadap isu negatif atau hoaks
- menghadirkan juru bicara yang mampu menyampaikan data aktual dengan kredibel
Peran Strategis Komdigi Saat Krisis
Komdigi merupakan salah satu kementerian yang memegang peran penting dalam komunikasi publik pemerintah. Endipat mengingatkan bahwa kementerian ini tidak boleh hanya menjadi operator teknis, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam mengelola informasi nasional.
Di tengah situasi bencana, informasi bukan sekadar sarana penyampaian berita, tetapi bagian dari mitigasi non-fisik. Informasi yang benar dapat:
- menenangkan warga terdampak
- mencegah kepanikan massal
- memastikan bantuan tepat sasaran
- mencegah hoaks yang memperkeruh suasana
Sebaliknya, informasi yang tidak terkelola dapat menimbulkan spekulasi, saling tuding, hingga konflik di lapangan.
Hoaks, Politik, dan Konten Sensasional
Pada era digital, kecepatan informasi menjadi pedang bermata dua. Kabar bencana sering menjadi konten viral yang dibagikan tanpa validasi. Beberapa akun justru berlomba menunjukkan aksi heroik mereka sendiri, menampilkan narasi yang seolah pemerintah tidak melakukan apa-apa.
Endipat menilai kondisi ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara apabila tidak ditangani dengan baik. Ia menilai Komdigi harus mampu memetakan isu sensitif nasional sehingga strategi komunikasi dapat disiapkan sebelum hoaks berkembang liar.
Pemerintah membutuhkan narasi yang kuat, konsisten, dan faktual agar masyarakat memahami apa yang sudah dikerjakan negara, apa yang sedang dipersiapkan, dan bantuan apa yang masih dibutuhkan.
Amplifikasi Informasi yang Humanis
Endipat juga menekankan bahwa penyampaian informasi bencana tidak cukup hanya berupa data teknis, jumlah korban, dan statistik kerusakan. Komdigi diminta menghadirkan konten yang lebih humanis dan menyentuh sisi empati publik.
Contoh strategi yang dapat dilakukan:
- liputan langsung dari pengungsian
- testimoni korban yang sudah menerima bantuan
- dokumentasi kerja nyata tim SAR dan relawan
- update progres pemulihan ekonomi dan infrastruktur
Ketika publik melihat secara langsung upaya pemerintah, kepercayaan dan dukungan akan semakin kuat.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Informasi bencana tidak hanya milik satu lembaga. Komunikasi publik idealnya dilakukan dengan koordinasi intensif bersama:
- BNPB
- pemerintah daerah
- TNI dan Polri
- kementerian sosial, kesehatan, dan infrastruktur
- organisasi kemanusiaan
Dengan pendekatan kolaboratif, data yang disampaikan dapat lebih utuh dan tidak saling bertentangan.
Masyarakat Berhak Mendapat Informasi Resmi
Di era banjir informasi, publik selalu mencari sumber terpercaya. Komdigi hadir sebagai garda depan yang memastikan setiap informasi pemerintah disampaikan secara transparan, sekaligus memerangi klaim sepihak yang tak berdasar.
Masyarakat juga harus meningkatkan literasi digital agar tidak mudah percaya pada akun yang menggunakan bencana sebagai panggung kepentingan pribadi.
Penutup
Pesan yang disampaikan Endipat Wijaya menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan bencana tidak hanya soal logistik dan evakuasi, tetapi juga mengenai pengelolaan informasi. Pemerintah tidak boleh kalah narasi dengan pihak yang sekadar mencari panggung. Kecepatan dan keakuratan komunikasi publik adalah bagian dari respon bencana.
Dengan memperkuat strategi komunikasi digital, Komdigi bisa memastikan publik melihat kerja pemerintah secara nyata dan mendapatkan informasi yang benar. Ketika komunikasi berjalan baik, solidaritas publik akan lebih kuat, bantuan lebih tepat sasaran, dan pemulihan wilayah terdampak dapat berlangsung lebih cepat.
Cek Juga Artikel Dari Platform ketapangnews.web.id