festajunina.site Pemerintah mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada awal tahun sebesar Rp22,6 triliun. Angka tersebut mengalami kontraksi sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Data ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari yang memaparkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika dibandingkan dengan target APBN tahun berjalan yang dipatok sekitar Rp366 triliun untuk sektor kepabeanan dan cukai, capaian ini setara dengan 6,7 persen dari target tahunan. Meskipun realisasi di awal tahun masih relatif kecil terhadap total target, penurunan dua digit menjadi sorotan utama karena terjadi pada hampir seluruh komponen penerimaan.
Cukai Jadi Kontributor Terbesar
Sektor cukai masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Realisasi penerimaan cukai tercatat Rp17,5 triliun atau sekitar 7,2 persen dari target tahunan.
Namun demikian, angka tersebut juga menunjukkan penurunan sekitar 12,4 persen secara tahunan. Pemerintah menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya produksi rokok pada akhir tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung pada volume pemesanan pita cukai yang biasanya menjadi indikator awal penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.
Produksi rokok yang menurun membuat permintaan pita cukai di awal tahun ikut tertekan. Karena cukai rokok menjadi komponen dominan, setiap fluktuasi produksi langsung tercermin pada penerimaan negara.
Produksi Rokok Mulai Membaik
Wakil Menteri Keuangan menyampaikan bahwa jika dibandingkan dengan produksi akhir tahun sebelumnya, kondisi pada bulan pertama tahun berjalan mulai menunjukkan perbaikan. Perusahaan rokok disebut melakukan optimalisasi pembelian pita cukai, yang memberi sinyal pemulihan bertahap.
Meski demikian, pemulihan tersebut belum cukup kuat untuk menutup kontraksi yang terjadi secara tahunan. Pemerintah masih memantau perkembangan produksi dan distribusi hasil tembakau untuk memastikan tren perbaikan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.
Sektor cukai memang sangat sensitif terhadap kebijakan tarif, daya beli masyarakat, serta dinamika industri rokok nasional. Oleh sebab itu, fluktuasi penerimaan sering kali mencerminkan kondisi industri secara keseluruhan.
Bea Keluar Tertekan Harga CPO
Selain cukai, komponen bea keluar juga mengalami tekanan signifikan. Realisasinya tercatat Rp1,4 triliun dan mengalami kontraksi hingga 41,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Faktor utama penyebab penurunan ini adalah melemahnya harga Crude Palm Oil atau CPO di pasar global. Sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia, perubahan harga CPO sangat memengaruhi besaran pungutan bea keluar.
Ketika harga internasional turun, nilai ekspor sebagai dasar pengenaan bea keluar ikut menurun. Akibatnya, penerimaan negara dari komponen ini ikut terkoreksi tajam. Fluktuasi harga komoditas global memang menjadi variabel eksternal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah.
Bea Masuk Relatif Stabil
Di tengah tekanan pada cukai dan bea keluar, penerimaan bea masuk tercatat Rp3,7 triliun atau sekitar 7,4 persen dari target tahunan. Penurunannya relatif lebih tipis, yakni sekitar 4,4 persen secara tahunan.
Beberapa faktor memengaruhi kinerja bea masuk, antara lain restitusi, meningkatnya impor dengan tarif Most Favoured Nation nol persen, serta pemanfaatan skema Free Trade Agreement. Peningkatan utilisasi FTA membuat sebagian barang impor masuk dengan tarif preferensi yang lebih rendah.
Meskipun demikian, stabilitas bea masuk menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan internasional masih berjalan relatif normal. Penurunan tipis dinilai masih dalam batas wajar pada awal tahun anggaran.
Kinerja Pengawasan Meningkat
Di sisi lain, kinerja pengawasan kepabeanan dan cukai menunjukkan peningkatan signifikan. Penindakan terhadap rokok ilegal melonjak lebih dari 50 persen dengan total lebih dari seribu tindakan.
Dari hasil penindakan tersebut, aparat berhasil mengamankan ratusan juta batang rokok ilegal. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang dapat merugikan negara dan merusak pasar resmi.
Peningkatan pengawasan menjadi strategi penting untuk menjaga penerimaan negara. Dengan menekan kebocoran akibat peredaran ilegal, potensi penerimaan dapat lebih optimal di tengah tekanan eksternal.
Tantangan dan Prospek Ke Depan
Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai di awal tahun menjadi catatan penting bagi pemerintah. Faktor domestik seperti produksi industri dan faktor global seperti harga komoditas turut memengaruhi kinerja penerimaan.
Namun, pemerintah optimistis tren penerimaan dapat membaik seiring dengan pemulihan produksi dan stabilisasi harga komoditas. Penguatan pengawasan serta optimalisasi kebijakan fiskal juga menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas APBN.
Ke depan, dinamika perdagangan global, kebijakan tarif, serta perkembangan industri dalam negeri akan menjadi penentu arah penerimaan kepabeanan dan cukai. Meski awal tahun menunjukkan kontraksi, pemerintah tetap berupaya menjaga momentum agar target tahunan dapat tercapai secara bertahap dan terukur.
Cek Juga Artikel Dari Platform radarbandung.web.id